Dugaan Ketidaksesuaian Proyek Tanggul Way Katibung–Way Sulan Masuk Laporan ke Kejati Lampung

LAMPUNG — Pelaksanaan proyek pembangunan tanggul Way Katibung–Way Sulan mendapat sorotan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM tersebut dilaporkan telah menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Laporan tersebut menjadi perhatian karena LSM meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sejumlah aspek proyek, termasuk penggunaan material dan kelengkapan dokumen pekerjaan, disebut perlu diperiksa untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan.

LSM mendorong Kejati Lampung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan membandingkan kondisi pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak serta spesifikasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Menurut LSM, pemeriksaan diperlukan agar setiap dugaan ketidaksesuaian dapat diketahui berdasarkan data dan bukti. Proses tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pekerjaan serta penggunaan anggaran proyek.

Selain kondisi fisik tanggul, dokumen administrasi dan teknis pekerjaan juga dinilai penting untuk ditelusuri. Pemeriksaan terhadap dokumen dapat menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan.

LSM berharap laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan objektif oleh aparat penegak hukum. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pihak pelaksana proyek maupun instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Keterangan dari pihak terkait diperlukan agar informasi mengenai proyek pembangunan tanggul Way Katibung–Way Sulan dapat disajikan secara berimbang.

Masyarakat pun menunggu tindak lanjut aparat terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan yang transparan diharapkan dapat menjelaskan kondisi sebenarnya terkait pelaksanaan proyek dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai tujuan serta ketentuan yang berlaku.